Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kegiatan Statistik » Internalisasi Anti Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Bali

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi

Internalisasi Anti Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Bali

Kasus korupsi yang belakangan ini banyak menjerat para pejabat negara, bahkan marak diberitakan di berbagai media membuat tidak nyaman masyarakat. Bahkan tidak jarang dewan perwakilan rakyat yang seharusnya memberi contoh dan menjadi panutan bagi masyarakat malah tidak bisa lolos dari jeratan kasus korupsi maupun gratifikasi. Isu korupsi merupakan salah satu agenda penting bagi negara Indonesia untuk ditindak selain terorisme.

Bertempat di lantai tiga ruang pertemuan BPS Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali mengadakan acara Internalisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi. Acara tersebut menghadirkan narasumber I Putu Gede Sudharma, SH.MM. yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Bali. Selain diikuti oleh seluruh pegawai BPS Provinsi Bali juga turut mengundang perwakilan dari BPS Kabupaten/Kota terutama bagian pengelola anggaran.  

Definisi Korupsi yang berasal dari bahasa latin corruption atau corruptus atau corrumpere yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Istilah korupsi dipakai untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk atau busuk, termasuk penerimaan uang, penggelapan, sogok, dsb. Sesuai UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal serta adanya pemngembalian kerugian keuangan negara. Instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Namun partisipasi dari semua kalangan sangat dibutuhkan, karena mencegah korupsi merupakan tanggung jawab bersama.

Pak Putu dalam sosialisasinya mengatakan "orang yang memberi suap dan menerima suap sudah termasuk melakukan korupsi. laporkan segera jika menemui tindak korupsi kepada lembaga lembaga pencegahan korupsi dengan begitu kita telah mensukseskan program pemerintah untuk memberantas korupsi”. Dalam acara sosialisasi tersebut diadakan dialog tanya jawab antara peserta sosialisasi dan narasumber.


Lihat Kegiatan Lain

Tanya PST BPS Provinsi Bali
#DataMencerdaskanBangsa

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, operator kami siap membantu. Layanan kami buka setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 08.00-15.30 WITA.
17:41
×
Butuh Bantuan?
Anda membutuhkan layanan data dan konsultasi statistik? Silahkan melalui layanan chat Whatsapp di nomor 081-810-5100 dan email pst5100@bps.go.id. Seluruh pelayanan kami gratis (tidak dipungut biaya).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226, Telepon: (0361) 238159, 243696, Whatsapp (chat): 081-810-5100,

Fax: (0361) 238162, Email : pst5100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan