INTERNALISASI BPS PROVINSI BALI DALAM RANGKA REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Sebagai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa statistik merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan, dimana BPS merupakan lembaga yang berwenang atas urusan statistik. Untuk menjalankan fungsinya, BPS telah membentuk beberapa inovasi-inovasi menuju pada satu data. Pada kesempatan ini, bertempat di ruang rapat lantai 3 BPS Provinsi Bali dilaksanakan kegiatan terkait Internalisasi BPS Provinsi Bali dalam rangka Rekomendasi Kegiatan Statistik yang dipaparkan oleh Kasubdit Rujukan Statistik BPS RI- Bana Bodri,B.St. kegiatan ini membahas mengenai pembentukan dinas statistik pada pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi Mendagri dimana Bali menempati Tipe A sehingga akan dibentuk selevel dinas. Selain membahasa hal tersebut, disebutkan juga mengenai forum data dan CBDIS untuk menuju one data.