Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode baru dan kemiskinan Bali Maret 2015 oleh Panusunan Siregar disampaikan pada acara Sosialisasi Diskusi Teknis IPM Metode Baru dan kemiskinan Bali per Maret 2015 di ruang rapat Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali Denpasar, 25 September 2015 yang dihadiri seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ada kecendrungan tingkat kedalaman kemiskinan Bali meningkat pada bulan September dan menurun pada bulan Maret. Apakah ini berkaitan dengan masa panen raya pada bulan Maret, perlu kajian lebih lanjut. Dengan demikian, pemda bisa melakukan langkah-langkah antisipatif. Tetapi bila ditelusuri lebih jauh, peningkatan kedalaman kemiskinan tersebut, ada kemungkinan, berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada akhir Juli 2013 yang efek dominonya masih berlanjut hingga September 2013, dan kemudian kenaikan harga elpiji pada September 2014.
Fenomena yang sama seperti Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) juga terlihat pada indikator Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan agurmentasinya juga sama, yaitu dampak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM dan Elpiji. Indek Keparahan Kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan yang memperhitungkan ketimpangan atau kesenjangan diantara penduduk miskin. ”Ada penduduk miskin yang berada diantara orang-orang kaya” selorohnya bapak Panusunan Siregar.
Lebih lanjut juga disampaikan perkembangan pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tren APK Bali tahun 2010-2014 adalah APK usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan usia 16-18 tahun cendrung mengalami peningkatanselama lima tahun terakhir, meski terjadi sedikit penurunan untuk APK usia 7-12 tahun di tahun 2011, namun penurunan itu diimbangi dengan kenaikan pada kelompok umur 13-15 tahun di tahun yang sama, hal ini terjadi akibat pergeseran usia peserta didik.
Sedangkan perkembangan APM menunjukkan perbedaan dengan perkembangan APK yang cendrung sedikit fluktuatif, perkembangan APM lima tahun terakhir relatif meningkat, hal ini disebabkan karena kecendrungan anak sekolah yang sesuai antara umur dengan jenjang pendidikannya relative teratur, sehingga indicator ini sangat sering digunakan untuk menggambarkan partisipasi sekolah untuk melihat ketepatan usia sekolah. Dimana Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) sejalan dengan Perkembangan APK dan APM sesuai dengan kelompok umur pendidikan selalu meningkat dari tahun ke athun, hal ini sejalan dengan keseriusan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Bali.
Disamping itu disampaikan juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Yang mencapuk penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Karena penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.
Yang menjadi inti audiensi adalah penghitungan IPM mengunakan variable-variabel metode baru yang disandingkan dengan metode lama. Misalnya Indikator Pendidikan penghitungan IPM metode lama mengunakan rata-rata lama sekolah (RLS), sedangkan IPM metode baru memakai harapan Lama Sekolah (HLS), begitu jua halnya dalam Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP), pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dangan menghitung PPP, sedangkan pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan PPP, dengan share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.
Diakhir audiensi bapak Gubernur mengucapan terimakasih atas paparan yang disampaikan oleh pak P Siregar, dan mengajak seluruh SKPD selalu kordinasi dengan BPS serta mencari celah-celah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.
