Denpasar (01/04) - Jajaran
Anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali. Dalam kunjungan
kerja tersebut Anggota Dewan Yang Terhormat mengundang Kepala BPS Provinsi Bali
yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Sekretaris Utama BPS RI dan peserta
lainnya yang berasal dari Pemda, BI, Kemenkeu, BPK, dan BPKP untuk turut hadir.
Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dilaksanakan di Gedung Pertemuan
BI Kantor wilayah Bali dan dibuka oleh Bapak Achmad Hafisz Tohir selaku
Ketua Tim dan Wakil Ketua
Komisi XI.
Dalam
kunjungan tersebut, masing-masing perwakilan peserta diminta untuk memaparkan
indikator strategis di lingkungan kerja masing-masing. Paparan yang dibuat oleh BPS Provinsi Bali
berdasarkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Komisi XI DPR RI terkait
beberapa hal, seperti:
- Data terkait capaian indicator makro tahun 2018
secara nasional, khususnya di Provinsi Bali (capaian asumsi makro dan
target pembangunan);
·
Perkembangan umum inflasi
di Provinsi Bali serta perkembangan inflasi di Triwulan I Tahun 2019;
·
Karakteristik komoditas
pendorong inflasi dan faktor penyebabnya di setiap kabupaten memiliki kesamaan;
·
Data atas serapan tenaga
kerja per sektor serta perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali tahun 2018;
·
Data kesejahteraan petani
dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 di Provinsi Bali;
·
Data kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali tahun 2018;
·
Data capaian terkini
Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen di Provinsi Bali tahun 2018; dan
·
Rencana kerja strategis BPS Provinsi Bali
tahun 2019.
Dalam
kesempatan baik itu juga, Anggota Dewan Yang Terhormat memberikan saran kepada
BPS terkait beberapa hal diantaranya mengenai Pola pendataan secara tradisional
yang harus diubah dan di-update
karena dapat memakan waktu yang cukup lama (+3jam). Selain itu, data
statistik masih banyak yang dipertanyakan, terutama data mengenai perlindungan
sosial, sehingga disparitas antara pusat dan daerah masih sangat besar Agar BPS
dapat memberikan data yang benar supaya target pemerintah dapat tercapai dan
dana bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
Menanggapi saran tersebut, BPS
juga menyampaikan harapannya kepada Dewan Yang Terhormat bahwa dalam upaya mendapatkan data yang akurat, BPS Provinsi Bali mengalami kesulitan
terhadap data yang didapat dari responden. Semakin banyak responden yang
tidak mau memberikan data yang akurat bahkan menolak untuk didata. Untuk
itu, BPS Provinsi Bali sangat berharap
terhadap pemerintah dan DPR agar dapat membantu untuk menyosialisasikan
program-program BPS dan membujuk masyarakat agar mau menerima kedatangan tim
BPS dan membantu dalam mencari data yang diperlukan.