Peran Data BPS dalam Implementasi Rekomendasi UPR di Provinsi Bali

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Bali, Komang Bagus Pawastra, menjadi narasumber dalam Rapat Pemetaan, Hasil Pemantauan, dan Penyusunan Laporan Implementasi Rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) di Provinsi Bali. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid oleh Kementrian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali pada Senin (22/6).

Pertemuan ini bertujuan menghasilkan data dan informasi yang akurat serta komprehensif mengenai implementasi rekomendasi UPR di Provinsi Bali sebagai bahan laporan nasional. Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Bali memaparkan peran penting data statistik dan indikator pembangunan sebagai fondasi utama pemantauan. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi elemen krusial dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) serta evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan.

Tak hanya itu, momentum ini juga dimanfaatkan BPS Provinsi Bali untuk menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang berlangsung pada 15 Juni–31 Agustus 2026, sebagai langkah strategis menyediakan potret utuh kondisi dan potensi ekonomi bangsa.