Denpasar (01/04) - Jajaran Anggota Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali. Dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Dewan Yang Terhormat mengundang Kepala BPS Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini didampingi oleh Sekretaris Utama BPS RI dan peserta lainnya yang berasal dari Pemda, BI, Kemenkeu, BPK, dan BPKP untuk turut hadir.  Kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dilaksanakan di Gedung Pertemuan BI Kantor wilayah Bali dan dibuka oleh Bapak Achmad Hafisz Tohir selaku Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi XI.

 

Dalam kunjungan tersebut, masing-masing perwakilan peserta diminta untuk memaparkan indikator strategis di lingkungan kerja masing-masing.  Paparan yang dibuat oleh BPS Provinsi Bali berdasarkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Komisi XI DPR RI terkait beberapa hal, seperti:

• Data terkait capaian indicator makro tahun 2018 secara nasional, khususnya di Provinsi Bali (capaian asumsi makro dan target pembangunan);

·         Perkembangan umum inflasi di Provinsi Bali serta perkembangan inflasi di Triwulan I Tahun 2019;

·         Karakteristik komoditas pendorong inflasi dan faktor penyebabnya di setiap kabupaten memiliki kesamaan;

·         Data atas serapan tenaga kerja per sektor serta perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali tahun 2018;

·         Data kesejahteraan petani dilihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 di Provinsi Bali;

·         Data kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali tahun 2018;

·         Data capaian terkini Indeks Pembangunan Manusia menurut komponen di Provinsi Bali tahun 2018; dan

·         Rencana kerja strategis BPS Provinsi Bali tahun 2019.

 

Dalam kesempatan baik itu juga, Anggota Dewan Yang Terhormat memberikan saran kepada BPS terkait beberapa hal diantaranya mengenai Pola pendataan secara tradisional yang harus diubah dan di-update karena dapat memakan waktu yang cukup lama (+3jam). Selain itu, data statistik masih banyak yang dipertanyakan, terutama data mengenai perlindungan sosial, sehingga disparitas antara pusat dan daerah masih sangat besar Agar BPS dapat memberikan data yang benar supaya target pemerintah dapat tercapai dan dana bantuan dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.

Menanggapi saran tersebut, BPS juga menyampaikan harapannya kepada Dewan Yang Terhormat bahwa dalam upaya mendapatkan data yang akurat, BPS Provinsi Bali mengalami kesulitan terhadap data yang didapat dari responden. Semakin banyak responden yang tidak mau memberikan data yang akurat bahkan menolak untuk didata. Untuk itu, BPS Provinsi Bali sangat berharap terhadap pemerintah dan DPR agar dapat membantu untuk menyosialisasikan program-program BPS dan membujuk masyarakat agar mau menerima kedatangan tim BPS dan membantu dalam mencari data yang diperlukan.