Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
      • Informasi Umum
      • Visi dan Misi
      • Struktur Organisasi
      • Tugas, Fungsi, dan Kewenangan
      • Pengolahan Data
      • Moto dan Maklumat Pelayanan
    • Rencana Strategis BPS
    • Regulasi
    • Kinerja BPS
    • Pusat Pelayanan BPS Provinsi Bali
    • Peraturan Kepala BPS No 2 tahun 2016
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • Program dan Kegiatan
      • Profil Singkat Pejabat
      • Penghargaan
      • Laporan Kinerja
      • Peraturan Kepala BPS No 2 tahun 2016
      • Standar Pelayanan Publik
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Regulasi
      • Unduh
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
DATA SENSUS
Beranda » Politik dan Keamanan

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
  • Konsep
  • Metodologi
  • Tabel/Indikator
  • Publikasi
  • Tabel Dinamis
Indeks Kebahagiaan
  • Indeks Kebahagiaan adalah ukuran tingkat kebahagiaan penduduk, menggambarkan indikator kesejahteraan subyektif dalam 3 dimensi, serta digunakan untuk melengkapi indikator obyektif. 
  • Estimasi tingkat kebahagiaan dihitung berdasarkan data Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK). SPTK 2013 menghasilkan estimasi tingkat kebahagiaan nasional, sementara SPTK 2014 dan 2017 menghasilkan estimasi sampai level provinsi.
  • Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan, karena terdapat penambahan cakupan indeks dibandingkan tahun 2014. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, Indeks Kebahagiaan mancakup juga Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya, pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi, yaitu: Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk menakar perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Memperoleh dasar terukur untuk penyusunan program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah.


Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
Perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/ memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”.

Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.

Menurut Wertheim, ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu 
  • Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. 
  • Pemerasan (extortion), yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. 
  • Nepotisme (nepotism) yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang kemampuan mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

Indeks Kebahagiaan
Indeks Kebahagiaan Indonesia merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin  tinggi  nilai  indeks menunjukkan  tingkat  kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks menunjukkan  tingkat  kehidupan penduduk yang semakin tidak bahagia. 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Pada pengolahan data diawali dengan penentuan bobot untuk masing-masing aspek, variabel, dan indikator. Proses ini telah dilakukan untuk penghitungan IDI tahun 2009 dengan menggunakan analytical hierarchy procedure (AHP). AHP merupakan pendekatan metodologis untuk menentukan prioritas di antara sejumlah kriteria yang kompleks dengan mengandalkan penilaian ahli. Dalam proses AHP untuk bobot IDI, para juri yang diminta penilaian sebanyak 14 orang dari berbagai kalangan. 
Proses pengolahan data hasil review surat kabar dan review dokumen hingga menghasilkan indeks indikator diawali dengan penghitungan data kuantitatif menjadi skor data kuantitatif. Selanjutnya, skor data kuantitatif dipadukan dengan data kualitatif hasil FGD dan WM sehingga menghasilkan indeks indikator. Skor indikator ini yang akan dihitung untuk indeks variabel, selanjutnya indeks variabel untuk menghitung indeks aspek, dan pada akhirnya dihitung sebagai indeks demokrasi di sebuah provinsi. Untuk IDI nasional, diperoleh melalui IDI seluruh provinsi yang dihitung dengan penimbang.

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK menggunakan explanatory factor analysis (EFA).
IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu setahun terakhir.
IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi  antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik.
No. Judul Tabel Update/ Tahun Data Ket.
Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek dan Indikator, 2009-2019 03 Aug 2020 Statistik Dasar
Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik Provinsi Bali, 2017 16 May 2018 Statistik Dasar
Banyaknya Produk DPRD Provinsi Bali, 2013-2019 03 Jun 2020 Statistik Sektoral
Hasil Pemilihan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bali Tahun 2018 Menurut Kabupaten/Kota 24 Jan 2019 Statistik Sektoral
Hasil Pemilihan Umum Presiden 2019 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 24 Sep 2019 Statistik Sektoral
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenisnya di Provinsi Bali, 2015-2019 03 Jun 2020 Statistik Sektoral
Komposisi Anggota DPRD Provinsi Bali Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2019 03 Jun 2020 Statistik Sektoral
Perolehan Suara Sah Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019 Untuk DPRD I Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 24 Sep 2019 Statistik Sektoral
No Judul Publikasi Tanggal Rilis

Tabel Dinamis Subjek Politik dan Keamanan


1. Pilih Data

[Sembunyikan]
Pilih Subyek, Indikator dan Periode Waktu
Subyek
1.2 Indikator
Indikator:
Karakteristik :
1.3 Waktu
Data Terpilih:

2. Pilih Judul Baris

[Sembunyikan]
Secara default seluruh judul baris akan terpilih

3. Pilih Tata Letak Tabel

[Sembunyikan]
Pilih tata letak untuk menampilkan hasil data
Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap resiko penyebaran COVID-19, kunjungan pada Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Bali diutamakan melalui layanan online seperti email pst5100@bps.go.id dan Whatsapp/Telepon di nomor 081 810 5100. Seluruh pelayanan kami gratis (tidak dipungut biaya).

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226, Telepon: (0361) 238159, 243696, Whatsapp: 081-810-5100,

Fax: (0361) 238162, Email : pst5100@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2021 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Tentang BPS
    • Rencana Strategis BPS
    • Regulasi
    • Kinerja BPS
    • Pusat Pelayanan BPS Provinsi Bali
    • Peraturan Kepala BPS No 2 tahun 2016
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
    • Tentang PPID
    • Informasi Terbuka
      Berkala
      • Tentang BPS
      • Rencana Strategis BPS
      • Keuangan
      • Akses Informasi Publik
      • Program dan Kegiatan
      • Profil Singkat Pejabat
      • Penghargaan
      • Laporan Kinerja
      • Peraturan Kepala BPS No 2 tahun 2016
      • Standar Pelayanan Publik
      • Pengaduan
    • Informasi Terbuka
      Setiap Saat
      • Berita Resmi Statistik
      • Jadwal Jumpa Pers
      • Publikasi Online
      • Regulasi
      • Unduh
    • Informasi Terbuka
      Serta Merta
    • Informasi Tertutup/
      Dikecualikan
      • Dikecualikan
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Besar

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan