Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Rencana Strategis BPS

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
BAB I Pendahuluan: A. Latar Belakang
BAB I PendahuluanI: B. Kondisi Umum
BAB I Pendahuluan: C. Potensi dan Permasalahan
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS : A. Visi BPS
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS : A. Misi BPS
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS : C. Tujuan BPS
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan BPS : D. Sasaran Strategis BPS
BAB III Strategi dan Arah Kebijakan: A. Strategi dan Arah Kebijakan Nasional
BAB III Strategi dan Arah Kebijakan: B. Strategi dan Arah Kebijakan BPS

Publikasi Terkait : Rencana Strategis BPS Tahun 2015-2019 (PDF File 3,8 MB)

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015–2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja, satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Tahun 2015-2019. Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2015–2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Tahun 2015–2019. Semoga dokumen perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak.

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3) efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4) kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); dan (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS 2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun kedua 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 % pada tahun 2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009, menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya. Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah, serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)

Sampai dengan bulan September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS telah melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data.

Sistem perpustakaan online (Digilib)

Jumlah kunjungan perpustakan online terus mengalami peningkatan, hingga September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan online.

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa)

Pemanfaatan SiRusa sebagai repository kegiatan statistik di Indonesia juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 kunjungan ke SiRusa tercatat sebanyak 97.768 pengunjung.

Sistem katalog mikrodata

Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (metadata) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.

Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website.
Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:

Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut
Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik
Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian Keuangan, yaitu:

Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama.
Peringkat II Utilisasi BMN.

1.2.1 Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Selain menjadi badan penyelenggara statistik, BPS juga mengembangkan SDM di bidang statistik melalui pendidikan jenjang D4 dan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). BPS juga telah terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawainya maupun statistisi dan pranata komputer dari kementerian atau lembaga lain melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik. STIS berfungsi menghasilkan tenaga statistik professional sedangkan Pusdiklat Statistik berfungsi mengembangkan kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi pemerintah lainnya.

Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya National Statistics Offices (NSO) lain, BPS selalu berpedoman kepada Fundamental Principles of Official Statistics, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak kerjasama internasional (international cooperations) baik bilateral maupun multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan sistem official statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas oleh kantor statistik dari negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Rencana penggunaan mobile applications akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications ini menjadikan penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Perkembangan global yang semakin terhubung dan permintaan keterbukaan data serta transparansi yang semakin tinggi mendorong setiap NSO untuk berkolaborasi secara bilateral maupun multilateral. Bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tanggal 31 Desember 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang mengakibatkan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja berlangsung dengan tanpa hambatan. Konsekuensi dari diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan terdapatnya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan Indonesia meningkatkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian nasional dibutuhkan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tersedianya keterbandingan data statistik (statistical data benchmarking) menunjang Pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang lebih baik. Peningkatan kebutuhan akan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara berkembang lain, serta negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20, mendorong BPS untuk dapat membangun kemitraan strategis dengan NSO/kantor statistik dari negara-negara tersebut.

Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015, berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pada bagian lain, Indonesia juga menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukan pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015. Penyusunan Agenda Pasca 2015 dilakukan melalui rangkaian OWG, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan prinsip penjabaran konkrit pelaksanan SDG untuk masuk dalam Agenda Pasca 2015.

SDG’s menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menetukan di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG’s. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG’s, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG’s tersebut.

1.2.2. Permasalahan

BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia. Di dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, masih terdapat tumpang tindih antara kegiatan yang dilakukan satuan kerja Pusdiklat, STIS, dan Biro Kepegawaian.

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan visi tahun 2015-2019:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut:

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Menyediakan data statistik …

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

… berkualitas …

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan ”.

… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter .

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… dan berstandar internasional…

“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics”.

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.

… pembinaan dan koordinasi …

“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
Pengembangan statistik sebagai ilmu;
Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
Pengembangan sistem informasi statistik;
Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

Pelaksanaan kegiatan statistik;
Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Membangun insan statistik …

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

… yang profesional…

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

… berintegritas …

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

…amanah…

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

VISI BPS 2015-2019	Pelopor data statistik terpercaya untuk semua	MISI BPS 2015 -2019
		Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
		Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik
		Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan
TUJUAN 2019	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas, terkait dengan:
- Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
- Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
- Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
- Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:
- Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
- Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
- Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem Informasi Manajemen Statistik.

Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.

Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN		TARGET
No	URAIAN	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	80%	80%	80%	80%	80%
2	Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS	84%	84%	84%	84%	84%
3	Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	150	150	150	150	150
4	Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2‑4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)
	SS3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	SS4. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
T3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	SS5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
	SS6. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	SS7. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	SS8. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS9. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas”, adalah:
- Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Dengan indikator sasaran:

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi
Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu
Jumlah release data statistik yang tepat waktu
Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Dengan indikator sasaran:

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha

Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien

Dengan indikator sasaran:

Jumlah self assement aktivitas statistik mandiri yang dihimpun

Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, adalah:
- Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Dengan indikator sasaran:

Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS
Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ” Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, adalah:
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN

Dengan indikator sasaran:

Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN

Jumlah fungsional statistisi dan pranata komputer pada kementerian/lembaga

Sasaran strategis dari tujuan keempat: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, adalah:
- Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Dengan indikator sasaran:

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan indikator sasaran:

Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB
Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik (dari satker yang diperiksa)

Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Dengan indikator sasaran:

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

1.1 Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah:

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
Efektif
memberikan hasil maksimal,
Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan,
Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

3.1.1 Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.

Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Melakukan revolusi karakter bangsa.
Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

3.1.2. Quickwins dan Program Lanjutan

Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Quickwins BPS digunakan untuk mendukung quickwins nasional yaitu penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari 11,25%.

Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks kesetaraan dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu.

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Rencana Strategis BPS

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan