Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

DATA SENSUS

Beranda » Tentang Kami » Pusat Pelayanan BPS Provinsi Bali

Pusat Pelayanan BPS Provinsi Bali

Bagaimana cara mendapatkan data di BPS Provinsi Bali?

Tata cara mendapatkan data di BPS Provinsi Bali

Jika ingin membaca buku publikasi, memperoleh data hasil survei/sensus , ataupun konsultasi statistik silahkan datang ke ruang Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang berada di kantor BPS Provinsi Bali.
Permintaan data juga dapat dilakukan melalui email ke pst5100@bps.go.id, Whatsapp 081-810-5100, melalui telepon (0361) 238159, atau melalui surat yang ditujukan kepada Kepala BPS Provinsi Bali.

Alamat kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)

Jl. Raya Puputan (Renon) No 1, Denpasar 80226,

Telepon: (0361) 238159, 243696, Fax: (0361) 238162
Email : pst5100@bps.go.id

Bagaimana cara mendapatkan data di BPS jika datang langsung?

Bagi konsumen data yang datang langsung ke BPS Provinsi Bali dapat dilayani di Ruang Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Di ruang PST, pengunjung dapat membaca buku publikasi BPS dalam bentuk tercetak atau softcopy (digital library). Konsumen juga dapat melakukan pembelian hardcopy buku maupun softcopy data mikro.

Apakah untuk mendapatkan data BPS dikenakan biaya?

Berdasarkan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan BPS, maka untuk mendapatkan data BPS dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu berbayar, nol rupiah dan gratis.
Berbayar adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif pada produk BPS. Pada layanan berbayar ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah no.7 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pada PP PNBP tersebut mengatur mengenai jenis penerimaan PNBP BPS meliputi penerimaan dari:
1. Penjualan publikasi cetakan (menurut jumlah halaman) 2. Penjualan publikasi elektronik (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk pdf) 3. Penjualan data mikro; 4. Penjualan peta digital wilayah kerja Statistik (Shape File); 5. Jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik 6. Jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional; and 7. Jasa penggunaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.
Nol Rupiah adalah layanan data BPS yang memberlakukan tarif Rp0,00 pada konsumen data. Pada layanan Rp0,00 didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik. Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada peraturan tersebut terdiri atas:
1. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah 2. Lembaga Negara 3. Perwakilan Negara Asing 4. Lembaga Internasional
Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu diberikan untuk layanan sebagai berikut:
1. Publikasi cetakan sebanyak 1 (satu) eksemplar publikasi cetakan; 2. Publikasi elektronik/softcopy sebanyak 1 (satu) keeping publikasi elektronik; 3. Data mentah sampai dengan 5 MB (lima MegaByte); 4. Peta digital wilayah sebanyak 1 (satu) peta.
Untuk Instansi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara yang melaksanakan kegiatan terkait tugas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pemeriksaan keuangan dan pembangunan, dan/atau penanggulangan bencana yang bersifat nasional dan lintas sektor dapat diberikan publikasi cetakan, publikasi elektronik/ softcopy, data mentah, dan/ atau peta digital wilayah lebih banyak dari satuan sebagaimana dimaksud diatas.
Gratis adalah layanan data BPS yang memungkinkan konsumen data untuk mendapatkan data atau publikasi secara gratis. Layanan ini dapat diakses melalui website dan beberapa publikasi cetak gratis, seperti: Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi (LBDSE).
Berapa lama waktu layanan untuk mendapatkan jawaban kepastian layanan? Setiap permintaan data yang masuk akan mendapatkan jawaban kepastian layanan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah permintaan dikirimkan, hal ini sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Pusat Pelayanan BPS Provinsi Bali

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan